Filsafat Kekuasaan Niccolo Machiaveli

 

Abad Ke-14 Sampai Dengan Abab Ke-17 Terjadi Renaissans ( Kelahiran Kembali ). Zaman Renaisans (1350-1600) merupakan masa transisi dalam sejarah barat antara abad pertengahan dengan abad modern. Istilah Renaissance merupakan bahasa Perancis yang dalam bahasa Latin disebut re + nasci yang berarti lahir (rebirth). Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya yang terjadi di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia, sepanjang abad ke-15 dan ke- 16. Istilah ini mula-mula digunakan oleh sejarawan terkenal, Michelet, lalu dikembangkan oleh J. Burchkhardt (1860) untuk konsep sejarah yang menunjuk kepada periode yang bersifat individualisme, kebangkitan kebudayaan dengan periode abad pertengahan. Karya filsafat pada abad ini sering disebut renaisans.[1] Ciri utama renaisans ialah humanisme, individualisme, lepas dari agama (tidak mau diatur), empirisme, dan rasionalisme. Italia merupakan negara yang pertama kali menyebarkan semangat renaisance yang kemudian menyebar ke seluruh benua eropa. Tahun 1649 lahirlah seorang filosof politik Niccolo Machiavelli yang memiliki peranan yang penting terhadap jendala kekuasaan saat itu hingga kini.  Niccolo Machiavelli lahir di italia, tepatnya pada 3 mei 1468. Ia merupakan anak keduan dari seorang pengacara terkanal saat itu yakni Bernardo dan Bartolommea.

Semasa hidupnya Niccolo Machiavelli pernah bekerja untuk pemerintah di salah satu kantor negeri selama empat tahun, setelah itu Ia ditunjuk sebagai pejabat tinggi di pengadilan dengan gelar Chancellor and Secretary to the second Chancery, the Ten Liberty and Peace. Masa inilah yang kemudian meletakan dasar-dasar pemikiran filsafat machiavelli tentang politik kekuasaan.  Karyanya yang paling terkenal adalah The Prince yang ditulis pada tahun 1513, dan didedikasikan untuk Lorenzo II, karena dia berharap (namun terbukti sia-sia) akan mendapatkan kemurahan hati Medici, Dan Discourses, yang ditulis pada tahun yang sama jauh lebih bersifat republik dan liberal.

Kekuasaan menurut machiavelli bersandar pada pengalaman manusia. Kekuasaan memiliki otonomi terpisah dari nilai moral. Karena menurutnya, kekuasaan bukanlah alat untuk mengapdi pada kebajikan, keadilan dan kebebasan dari tuhan, melainkan kekuasaan sebagai alat untuk mengabdi pada kepentingan negara. Dalam pemikiran Machiavelli kekuasaan memiliki tujuan menyelamatkan kehidupan negara dan mempertahankan kemerdekaan.[2] Hai ini dapat dilihat dalam karyanya The Prince, dimana kekuasaan seharusnya merujuk pada kepentingan kekuasaan itu sendiri, tidak lain untuk mewujudkan kekuasaan yang kuat.[3] Ia menyarankan penguasa, sebagai pemilik kekuasaan negara harus mampu mengejar kepentingan negara, demi kejayaan dan kebesarannya.

Penguasa harus mampu menjaga kedaulatan negara dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, untuk itu penguasa harus prioritaskan stabilitas negara dan selalu dalam kondisi siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan serangan musuh. Untuk itu penguasa haruslah memperkuat basis pertahanan dan keamanan negara serta kedaulatan dan kesatuan negara harus diprioritaskan.

Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa ideal adalah Archilles yang belajar jadi penguasa dari Chiron. Chiron adalah mahluk berkepala manusia berbadan dan berkaki kuda dalam mitologi Yunani kuno. Artinya, seorang penguasa harus memiliki watak manusia dan watak kebinatangan pada saat yang sama. Machiavelli menulis bahwa dengan belajar dari mahluk seperti Chiron, penguasa diharapkan bisa mengetahui bagaimana menggunakan sifat manusia dan sifat binatang. Menggunakan salah satu cara berkuasa tanpa cara lainnya tidak akan berhasil. Machiavelli menasihatkan sang Pangeran agar dapat dukungan penduduk, karena kalau tidak, dia tidak punya sumber menghadapi kesulitan. Tentu, Machiavelli maklum bahwa kadangkala seorang penguasa baru, untuk memperkokoh kekuasaannya, harus berbuat sesuatu untuk mengamankan kekuasaannya, terpaksa berbuat yang tidak menyenangkan warganya. Dia usul, meski begitu untuk merebut sesuatu negara, si penakluk mesti mengatur langkah kekejaman sekaligus sehingga tidak perlu mereka alami tiap hari kelonggaran harus diberikan sedikit demi sedikit sehingga mereka bisa merasa senang.[4]

---

[1] Dagobert D. Runes. Dictionary of philosophy, (Totowa, New Jersey: Littefield, Adam & Co., 1971), hlm. 170-271

[2] Rapar, J.H. Filsafat Politik Plato, Aristotales, Agustinus, Machiavelli. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 430

[3] M. Sastrapratedja, Frans M. Parera, Sang Penguasa Surat Seorang Negarawan Kepada Pemimpin Republik. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, 1991), hlm.87

[4] Faisal D‟ Richie, Pemikiran Machiavelli tentang Politik dan Kekuasaan